Panduan Operasional Inspeksi Jembatan dan Infrastruktur Transportasi Jelang Arus Mudik

Data terbaru dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap fakta kritis: hingga akhir semester II 2023, 85,88% jembatan di jalan nasional mengalami kerusakan dengan variasi tingkat keparahan ^[1]. Kenyataan ini berhadapan langsung dengan tekanan ekstrem tahunan: arus mudik Lebaran yang memobilisasi jutaan kendaraan. Bagi petugas teknis dan pengawas di dinas PUPR, Bina Marga, dan Perhubungan daerah, tantangannya nyata: bagaimana memastikan keamanan infrastruktur yang rentan dengan sumber daya dan waktu yang terbatas, sementara koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan dalam tekanan tenggat waktu yang ketat.

Artikel ini disusun sebagai panduan operasional definitif bagi para praktisi lapangan. Kami menghubungkan prosedur teknis standar—seperti Sistem Manajemen Jembatan (BMS) PUPR dan inspeksi keselamatan (rampcheck) Kemenhub—dengan strategi nasional nyata, seperti target zero pothole dan penyiapan jalur mudik sebelum H-10 Lebaran. Lebih dari sekadar teori, panduan ini akan mengurai alur kerja terintegrasi, checklist praktis, serta mekanisme verifikasi berbasis teknologi dan masyarakat yang dapat diimplementasikan langsung di lapangan untuk menjamin keselamatan perjalanan mudik.

1. Prosedur Standar dan Teknis Inspeksi Infrastruktur (Jembatan & Jalan Tol)
   1. Jenis-jenis Pemeriksaan Jembatan Menurut Standar BMS PUPR
   2. Checklist Persiapan dan Alat Keselamatan Wajib Inspeksi Lapangan
   3. Tahapan Sistematis: Dari Pengumpulan Data Historis hingga Dokumentasi
   4. Strategi Pemeriksaan Jalan Tol dan Implementasi Target Zero Pothole
2. Koordinasi Pemerintah dan Strategi Nasional Menghadapi Puncak Arus Mudik
   1. Sinergi Lintas Kementerian: PUPR, Kemenhub, Korlantas, dan BPJT
   2. Tenggat Waktu Kritis: Penyelesaian Perbaikan Minimal H-10 Lebaran
   3. Infrastruktur Pendukung: Ruas Tol Fungsional Gratis dan Pos Pelayanan Terpadu
3. Teknologi Digital dan Sistem Validasi Data untuk Monitoring Infrastruktur
   1. Sistem INVI-J: Validasi Data Inspeksi Jembatan Berbasis Smartphone
   2. Aplikasi Mitra Darat Kemenhub: Integrasi Layanan dan Pengecekan Kendaraan
4. Peran serta Masyarakat dan Mekanisme Verifikasi Keselamatan
   1. Mekanisme Rampcheck dan Stiker Keselamatan untuk Angkutan Umum
   2. Cara Masyarakat Memverifikasi Keselamatan dan Melaporkan Kondisi Infrastruktur
5. Tantangan Operasional dan Prioritas Perbaikan Berdasarkan Data Risiko
   1. Analisis Data Kerusakan: Menentukan Jembatan dan Jalan Prioritas
   2. Strategi Mengatasi Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya Menjelang H-10
   3. Rekomendasi untuk Inspeksi dan Perawatan Infrastruktur Secara Berkelanjutan
6. Kesimpulan
7. Referensi

Prosedur Standar dan Teknis Inspeksi Infrastruktur (Jembatan & Jalan Tol)

Landasan setiap kegiatan inspeksi adalah kepatuhan terhadap standar teknis resmi. Pedoman ini bukan hanya soal prosedural, tetapi tentang menjamin konsistensi, akurasi data, dan yang terpenting, keselamatan petugas serta pengguna jalan. Berdasarkan Pedoman Pemeriksaan Jembatan PUPR No. 01/P/BM/2022, kerangka kerja inspeksi dirancang untuk menilai kondisi infrastruktur secara komprehensif ^[2]. Sementara itu, untuk jaringan jalan tol, pemerintah menetapkan target operasional yang jelas: mencapai zero pothole sebelum 10 Maret 2026 sebagai bagian dari strategi keselamatan nasional menjelang mudik ^[3].

Jenis-jenis Pemeriksaan Jembatan Menurut Standar BMS PUPR

Standar BMS PUPR mengklasifikasikan pemeriksaan jembatan menjadi tiga jenis utama, masing-masing dengan tujuan dan frekuensi berbeda ^[2]:

1. Pemeriksaan Inventarisasi: Bertujuan mengumpulkan data dasar dan identifikasi awal semua jembatan dalam wilayah pengelolaan. Pemeriksaan ini menjadi fondasi database untuk perencanaan pemeliharaan jangka panjang.
2. Pemeriksaan Rutin: Dilakukan secara berkala (biasanya setiap 6 atau 12 bulan) untuk memantau kondisi umum jembatan. Fokusnya pada evaluasi visual terhadap komponen-komponen utama seperti gelagar, lantai kendaraan, abutment, dan pier. Pemeriksaan ini krusial sebagai early warning system untuk mendeteksi kerusakan yang baru muncul.
3. Pemeriksaan Detail: Dilakukan secara mendalam ketika ditemukan indikasi kerusakan tertentu dari pemeriksaan rutin, atau setelah terjadinya bencana alam. Pemeriksaan ini melibatkan peralatan khusus dan mungkin memerlukan akses yang lebih kompleks untuk menilai tingkat kerusakan secara kuantitatif, seperti pengukuran retak, defleksi, atau korosi tulangan.

Checklist Persiapan dan Alat Keselamatan Wajib Inspeksi Lapangan

Keberhasilan dan keselamatan inspeksi sangat bergantung pada persiapan yang matang. Sebelum turun ke lapangan, pastikan tim telah melengkapi diri dengan ^[2]:

• Alat Keselamatan Diri (APD): Rompi pemantul cahaya, helm proyek (hard hat), sepatu safety, sarung tangan, dan pelindung mata.
• Pengaman Lalu Lintas: Rambu peringatan kerja, kerucut (traffic cone), dan lampu isyarat untuk membatasi area kerja dan melindungi petugas serta pengendara.
• Alat Akses dan Pengukur: Tali pengaman (safety harness), meteran, pita ukur, kamera digital dengan GPS, bor inti (core drill) untuk sampel, serta alat uji non-destruktif seperti Ultrasonic Thickness Gauge untuk mengukur ketebalan material atau Ultrasonic Flaw Detector untuk mendeteksi cacat internal pada struktur baja atau beton.
• Dokumen Referensi: Laporan pemeriksaan terdahulu, peta fungsi jalan, gambar desain jembatan (jika tersedia), dan hasil evaluasi kapasitas beban.

Tahapan Sistematis: Dari Pengumpulan Data Historis hingga Dokumentasi

Agar efektif, inspeksi harus mengikuti alur kerja sistematis ^[2]:

1. Pengumpulan dan Review Data Historis: Analisis laporan inspeksi sebelumnya, riwayat pemeliharaan, dan data lingkungan sekitar (seperti frekuensi banjir) untuk mengidentifikasi titik rawan.
2. Evaluasi Visual Komponen Struktur: Pemeriksaan menyeluruh setiap elemen, mulai dari permukaan jalan (deck), balok gelagar, diafragma, hingga pondasi. Pencarian tanda-tanda seperti retak, lendutan, kebocoran, korosi, atau pergerakan tanah.
3. Penilaian Kondisi dan Peringkat: Memberikan skor atau peringkat kondisi berdasarkan pedoman yang berlaku (misalnya, skala 1-5). Penilaian ini menentukan urgensi tindakan perbaikan.
4. Dokumentasi Terstruktur: Mencatat dan memotret setiap temuan secara detail dengan menyertakan lokasi spesifik. Dokumentasi ini menjadi bukti audit dan dasar perencanaan anggaran perbaikan.

Untuk dokumen standar lengkap, praktisi dapat mengunduh Pedoman Pemeriksaan Jembatan PUPR 2021.

Strategi Pemeriksaan Jalan Tol dan Implementasi Target Zero Pothole

Strategi untuk jalan tol difokuskan pada pencegahan dan perbaikan cepat. Konsep “perbaikan dini” diutamakan, dimana lubang atau kerusakan permukaan kecil segera ditangani sebelum membesar dan membahayakan ^[3]. Prioritas inspeksi diberikan pada jalur mudik utama seperti Pantura dan ruas-ruas Trans Jawa. Koordinasi dengan operator tol (seperti Jasa Marga) dan pengawasan dari Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) menjadi kunci. Seperti yang dilakukan Kakorlantas dalam peninjauan kesiapan Tol Cisumdawu, pemantauan langsung kondisi infrastruktur tol adalah bagian dari strategi komprehensif Operasi Ketupat 2026 ^[4].

Koordinasi Pemerintah dan Strategi Nasional Menghadapi Puncak Arus Mudik

Kesiapan infrastruktur menghadapi mudik adalah hasil dari sinergi kompleks berbagai pemangku kepentingan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan sekitar 144 juta orang siap melakukan perjalanan mudik ^[5], sebuah angka yang membutuhkan koordinasi presisi. Strategi ini melibatkan pembukaan 6 ruas tol fungsional gratis sepanjang kurang lebih 198 kilometer di jalur Trans Jawa serta penyiapan 25 pos pelayanan terpadu di titik-titik rawan kepadatan ^[3][5].

Sinergi Lintas Kementerian: PUPR, Kemenhub, Korlantas, dan BPJT

Setiap institusi memiliki peran spesifik dalam ekosistem keselamatan mudik ^[3][5]:

• Kementerian PUPR (Bina Marga): Bertanggung jawab atas kesiapan dan kelayakan infrastruktur jalan nasional, jembatan, dan pengelolaan jalan tol melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Fokus pada kondisi fisik jalan dan jembatan.
• Kementerian Perhubungan (Kemenhub): Mengatur dan mengawasi keselamatan angkutan umum melalui program rampcheck, mengelola lalu lintas, serta menyediakan informasi perjalanan melalui aplikasi seperti Mitra Darat.
• Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas): Melakukan rekayasa dan pengaturan lalu lintas, pengawasan kecepatan, serta penegakan hukum di jalan. Mereka juga aktif meninjau langsung kesiapan jalur, termasuk jalan tol ^[4].
• Pemerintah Daerah: Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan daerah, bertugas memastikan kondisi jalan provinsi/kabupaten serta mendukung operasi posko terpadu.

Tenggat Waktu Kritis: Penyelesaian Perbaikan Minimal H-10 Lebaran

Sebagai komitmen nyata, pemerintah menetapkan batas waktu tegas: semua perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di jalur mudik harus tuntas minimal 10 hari sebelum Hari Raya Lebaran (H-10) ^[3]. Target ini menciptakan buffer time untuk evaluasi akhir dan memastikan kondisi jalan benar-benar stabil sebelum dibebani arus kendaraan puncak. Bagi petugas lapangan, ini berarti percepatan pekerjaan dan efisiensi alur logistik material perbaikan harus diprioritaskan jauh-jauh hari.

Infrastruktur Pendukung: Ruas Tol Fungsional Gratis dan Pos Pelayanan Terpadu

Untuk mengurangi beban ekonomi pemudik dan mengatur dispersi lalu lintas, pemerintah menyediakan fasilitas pendukung ^[3][5]. Ruas tol fungsional gratis biasanya merupakan jalan tol yang telah selesai dibangun tetapi belum sepenuhnya operasional secara komersial. Sementara itu, Pos Pelayanan Terpadu yang berjumlah 25 titik tersebut berfungsi sebagai titik istirahat, pemeriksaan kesehatan, bantuan kendaraan mogok, serta pusat informasi bagi pemudik. Mekanisme koordinasi strategis seperti ini sering didokumentasikan dalam rapat-rapat persiapan, sebagaimana tercermin dalam Dokumen Koordinasi Nasional Persiapan Mudik Lebaran 2023 ^[6].

Teknologi Digital dan Sistem Validasi Data untuk Monitoring Infrastruktur

Akurasi dan kecepatan pelaporan data lapangan adalah kunci dalam pengambilan keputusan strategis. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah mengadopsi sistem digital yang terintegrasi, mengisi celah informasi yang sering luput dari panduan konvensional.

Sistem INVI-J: Validasi Data Inspeksi Jembatan Berbasis Smartphone

Sistem Inventarisasi Jembatan (INVI-J) adalah terobosan dalam manajemen data aset jembatan. Petugas lapangan dapat menginput hasil inspeksi—termasuk foto, koordinat GPS, dan catatan kondisi—langsung melalui perangkat smartphone atau tablet di lokasi. Data ini kemudian tersinkronisasi dengan database pusat secara real-time atau ketika terhubung dengan internet ^[2]. Sistem ini meminimalisir kesalahan pencatatan manual, menghilangkan data gap, dan memungkinkan pemangku kepentingan di pusat memonitor kondisi terkini ratusan jembatan secara simultan. Prosedur validasi teknisnya diatur lebih detail dalam SOP Verifikasi dan Validasi Pemeriksaan Jembatan PUPR ^[7].

Aplikasi Mitra Darat Kemenhub: Integrasi Layanan dan Pengecekan Kendaraan

Di sisi pengguna jalan, Kementerian Perhubungan meluncurkan Aplikasi Mitra Darat. Aplikasi ini berfungsi sebagai platform integrasi layanan transportasi darat. Salah satu fitur utamanya yang relevan dengan mudik adalah kemampuan verifikasi keselamatan kendaraan angkutan umum ^[5]. Masyarakat dapat mengecek status kendaraan (seperti bus atau truk) hanya dengan memasukkan nomor plat kendaraan. Informasi yang muncul mencakup hasil rampcheck terakhir, masa berlaku uji kir, dan kelayakan jalan. Fitur ini memberdayakan pemudik untuk membuat pilihan yang lebih aman dan menciptakan transparansi dalam sistem pengawasan angkutan.

Peran serta Masyarakat dan Mekanisme Verifikasi Keselamatan

Jaminan keselamatan tidak hanya bergantung pada inspeksi teknis dari pihak berwenang, tetapi juga pada mekanisme verifikasi berlapis yang melibatkan masyarakat secara aktif. Pendekatan ini membangun akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Mekanisme Rampcheck dan Stiker Keselamatan untuk Angkutan Umum

Rampcheck adalah inspeksi keselamatan menyeluruh yang dilakukan oleh petugas Kemenhub atau Dinas Perhubungan daerah terhadap kendaraan angkutan umum, terutama yang akan digunakan untuk mudik. Pemeriksaan mencakup aspek teknis (rem, lampu, kondisi ban, kemudi, kelengkapan) dan administratif (surat-surat kendaraan, izin trayek, sertifikat uji kir) ^[5]. Kendaraan yang dinyatakan lulus rampcheck akan ditempeli stiker khusus di kaca depan. Stiker ini menjadi tanda visual yang mudah dikenali oleh penumpang dan petugas di jalan bahwa kendaraan tersebut telah memenuhi standar keselamatan minimal.

Cara Masyarakat Memverifikasi Keselamatan dan Melaporkan Kondisi Infrastruktur

Masyarakat memiliki peran ganda: sebagai penerima layanan dan sebagai mata pengawas. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

1. Sebelum Berangkat: Gunakan Aplikasi Mitra Darat untuk mengecek status kendaraan angkutan umum yang akan ditumpangi. Untuk kendaraan pribadi, pastikan pemeriksaan dan perawatan berkala di bengkel terpercaya.
2. Selama Perjalanan: Waspada terhadap kondisi jalan. Jika menemui kerusakan infrastruktur yang membahayakan (seperti lubang besar, jembatan yang tampak rusak parah, atau rambu yang jatuh), segera laporkan.
3. Saluran Pelaporan: Laporan dapat disampaikan melalui call center dinas terkait (PUPR atau Perhubungan setempat), akun media sosial resmi instansi, atau langsung kepada petugas di Pos Pelayanan Terpadu terdekat. Sertakan foto, lokasi spesifik (koordinat GPS jika memungkinkan), dan deskripsi singkat kerusakan.

Tantangan Operasional dan Prioritas Perbaikan Berdasarkan Data Risiko

Menghadapi kenyataan bahwa 85,88% jembatan mengalami kerusakan ^[1] dengan sumber daya dan waktu yang terbatas memerlukan pendekatan berbasis risiko yang cerdas. Pakar tata kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB) juga menggarisbawahi bahwa tekanan pada infrastruktur saat mudik diperparah oleh masalah urbanisasi dan pertumbuhan kota yang tidak terkendali, yang menjadi akar kemacetan ^[8]. Oleh karena itu, prioritisasi adalah kunci.

Analisis Data Kerusakan: Menentukan Jembatan dan Jalan Prioritas

Tidak semua kerusakan memiliki tingkat urgensi yang sama. Prioritas inspeksi dan perbaikan harus diberikan pada aset-aset dengan:

• Tingkat Kerusakan (Nilai Kondisi) Terburuk: Jembatan dengan skor kondisi terendah berdasarkan inspeksi sebelumnya.
• Dampak Lalu Lintas Tinggi: Jembatan dan ruas jalan yang berada di jalur utama mudik (seperti Pantura) atau yang berfungsi sebagai satu-satunya akses.
• Risiko Bencana Tinggi: Infrastruktur yang berada di daerah rawan banjir, longsor, atau gempa.
• Volume Lalu Lintas Proyeksi Mudik Tinggi: Berdasarkan data historis arus mudik tahun-tahun sebelumnya.

Strategi Mengatasi Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya Menjelang H-10

Dengan tenggat H-10 yang tidak bisa ditawar, strategi operasional harus efisien:

• Fokus pada Perbaikan Temporer yang Cepat dan Aman: Untuk kerusakan kritis yang tidak mungkin diperbaiki secara permanen sebelum mudik, lakukan penanganan sementara yang menjamin keamanan, seperti pelapisan ulang (overlay) darurat pada jalan berlubang atau pemasangan penyangga (shoring) pada komponen jembatan yang lemah.
• Optimalisasi Tim dengan Pembagian Peran Jelas: Bentuk tim gabungan dengan keahlian beragam (inspektur, surveyor, dokumentasi) dan bagilah segmen jalur inspeksi berdasarkan zona untuk mempercepat cakupan.
• Leverage Teknologi untuk Survei Cepat: Manfaatkan drone untuk inspeksi visual awal area yang sulit dijangkau (seperti bagian bawah jembatan atau lereng curam) guna mengidentifikasi titik yang memerlukan pemeriksaan lebih detail.

Rekomendasi untuk Inspeksi dan Perawatan Infrastruktur Secara Berkelanjutan

Tekanan puncak saat mudik seharusnya tidak menjadi satu-satunya motivasi perawatan. Solusi jangka panjang adalah dengan mengimplementasikan program pemeliharaan berkala yang terjadwal dan berbasis data sesuai siklus hidup aset dalam BMS. Integrasi data hasil inspeksi rutin, pemeliharaan, dan monitoring beban lalu lintas ke dalam satu platform digital (seperti ekosistem INVI-J) akan menciptakan sistem peringatan dini dan perencanaan anggaran yang lebih proaktif, sehingga mengurangi shock kebutuhan perbaikan besar setiap menjelang musim mudik.

Kesimpulan

Keselamatan perjalanan mudik Lebaran adalah buah dari integrasi yang harmonis antara prosedur teknis yang ketat (mengikuti standar BMS PUPR), koordinasi strategis lintas kementerian/lembaga, pemanfaatan teknologi validasi data (INVI-J, Aplikasi Mitra Darat), dan peran aktif masyarakat dalam verifikasi dan pelaporan. Panduan operasional ini dirancang untuk menjembatani semua level tersebut, memberikan kerangka kerja yang dapat langsung diimplementasikan oleh petugas teknis di lapangan.

Bagi petugas teknis dan pengawas: Gunakan checklist, alur kerja, dan strategi prioritisasi dalam artikel ini sebagai acuan dalam menyusun rencana inspeksi dan koordinasi lapangan yang efektif menjelang H-10.

Bagi masyarakat dan pelaku perjalanan mudik: Ambil peran aktif dalam menjamin keselamatan bersama. Verifikasi kendaraan angkutan melalui Aplikasi Mitra Darat, pastikan kendaraan pribadi dalam kondisi prima, dan laporkan setiap temuan kerusakan infrastruktur yang membahayakan kepada pihak berwenang.

Disclaimer: Informasi ini bersifat edukatif dan merujuk pada pedoman resmi pemerintah. Untuk keputusan operasional, harap merujuk langsung pada dokumen resmi terkait dari Kementerian PUPR dan Kemenhub.

Tentang Kami:
CV. Java Multi Mandiri merupakan mitra terpercaya bagi bisnis dan industri dalam penyediaan peralatan inspeksi dan pengujian non-destruktif (NDT). Kami memahami bahwa keandalan infrastruktur transportasi dimulai dari peralatan inspeksi yang akurat dan andal. Kami menyediakan solusi peralatan seperti Ultrasonic Flaw Detector, Magnetic Flaw Detector, dan Ultrasonic Thickness Gauge untuk mendukung kegiatan inspeksi berkala, pemeliharaan, dan penjaminan kualitas struktur. Bagi instansi pemerintah, kontraktor, atau perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, kami siap menjadi mitra dalam mengoptimalkan program pemeliharaan aset. Hubungi tim kami untuk diskusikan kebutuhan perusahaan Anda.

Rekomendasi Ultrasonic Thickness Gauge

Referensi

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2023). Data Kondisi Jembatan di Jalan Nasional Semester II 2023. [Sumber data internal PUPR].
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga. (2022). Pedoman Pemeriksaan Jembatan No. 01/P/BM/2022. Jakarta: PUPR. Juga tersedia di: https://kkjtj.pu.go.id/landing_page/pedoman-pemeriksaan-jembatan.pdf
3. BeritaSatu.com. (2026, 25 Februari). Menteri PU Jamin Kesiapan Jalur Mudik Nasional Hadapi Mudik Lebaran. Dikutip dari pernyataan Menteri PUPR. Diakses dari: https://www.beritasatu.com/jateng/2967370/menteri-pu-jamin-kesiapan-jalur-mudik-nasional-hadapi-mudik-lebaran
4. Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas). (2026, 24 Februari). Pastikan Arus Mudik Lancar, Kakorlantas Cek Jalur Tol Jabar dan Matangkan Operasi Ketupat 2026. Diakses dari: https://korlantas.polri.go.id/2026-02-24-pastikan-arus-mudik-lancar-kakorlantas-cek-jalur-tol-jabar-dan-matangkan-operasi-ketupat-2026/
5. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2026). Jelang Angkutan Lebaran 2026, Kemenhub Tekankan Pentingnya Keselamatan Berlalu Lintas. Pusat Hubungan Masyarakat Kemenhub. Diakses dari: https://hubdat.dephub.go.id/id/publikasi/jelang-angkutan-lebaran-2026-kemenhub-tekankan-pentingnya-keselamatan-berlalu-lintas/
6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi V. (2023). Dokumen Koordinasi Nasional Persiapan Mudik Lebaran 2023. Diakses dari: https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K5-23-50eefc66ec94fbf28dce1db335bd6e3f.pdf
7. Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Marga. (N.D.). Standar Operasional Prosedur Verifikasi dan Validasi Pemeriksaan Jembatan (SOP UPMDJBM-209). Diakses dari: https://binamarga.pu.go.id/uploads/files/2071/sopupmdjbm-209-tentang-verifikasi-dan-validasi-pemeriksaan-jembatan.pdf
8. Institut Teknologi Bandung (ITB). (2026). Pakar Tata Kota ITB Ungkap Akar Permasalahan Kemacetan Saat Mudik. Dikutip dari analisis pakar ITB. Diakses dari: https://itb.ac.id/berita/pakar-tata-kota-itb-ungkap-akar-permasalahan-kemacetan-saat-mudik/60533